Dalam setiap wacana yang fokusnya untuk juang kepentingan publik, harus selalu kita dukung. Karena muara kemanfaatannya akan berujung pada hal baik bagi kepentingan semua orang.
Jika dikaitkan dengan realitas kawasan Nusa Utara (WANTARA), hal yang sama pun harus kita apresiasi, mengingat upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di WANTARA adalah hal yang bersifat urgen.
Akan tetapi, setiap langkah dari konsolidasi kolektif wajib mengurai realita aktual, sehingga dengan rinci bisa menciptakan peta mitigasi dan antisipasi berbagai hal di kemudian hari.
Dengan demikian, modal solidaritas yang telah terbangun sejak awal tak akan buyar di tengah jalan. Buyar di tengah jalan bisa saja disebabkan karena adanya bias dari konsensus awal yang telah disepakati bersama.
Oleh karena itu, dalam merumuskan nasib masa kini dan masa depan WANTARA, saya ingin memantik alternatif pemikiran dengan belajar dari pengalaman perjuangan kota langowan dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Setidaknya, dengan alternatif pemikiran ini bisa menjadi pemantik arah pemikiran yang lebih visioner tapi realistis untuk solusi penguatan WANTARA.
Perlu kita pahami, bahwa usulan pemekaran Kota Langowan sudah jauh lebih dulu di lakukan daripada usulan otonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.
Kenyataannya, mengapa Kabupaten Minahasa Tenggara malah lebih dulu di mekarkan ketimbang Kota Langowan?
Komposisi yang menempati P2KL (Panitia Pemekaran Kota Langowan) adalah orang-orang dengan SDM mumpuni serta memiliki simpul akar rumput represebatif. Herannya, mengapa Kabupaten Minahasa Tenggara lebih dulu berotonomi ketimbang kota Langowan?
Pertanyaan dan jawaban ini baiknya memberi kita hikmah untuk kita renungi bersama. Agar supaya eforia WANTARA bisa diarahkan pada hal yang bersifat “pedagogis”, dan bukan di eksploitasi pada hal yang bersifat “demagogis”.
Hal ini penting agar supaya gerbong perjuangan WANTARA bisa ditarik oleh lokomotif yang sifatnya visioner tapi rasional, serta bisa menjadi warisan kultural/moral/intelektual bagi generasi milenial dan generasi Z WANTARA.
Dengan demikian, kisah heroik perjuangan bukan hanya menjadi nostalgia masa lalu, tapi bisa menjadi tongkat estafet bagi generasi masa depan WANTARA.
Satu Visi dengan Dua Karakter Konsolidasi
Baik upaya juang Langowan dan Minahasa Tenggara memiliki visi yang sama yaitu “otonomi daerah”. Langowan diusulkan menjadi kota, sedangkan Minahasa Tenggara di usulkan menjadi kabupaten.
Yang perlu di garis bawahi, seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa usulan kota Langowan sudah berproses jauh sebelumnya dari usulan kabupaten Minahasa Tenggara.
Tapi kenyataannya, Kabupaten Minahasa Tenggara malah yang lebih dulu sukses ber-otonomi ketimbang Kota Langowan dan nasib DOB Kota Langowan hingga hari ini masih belum resmi menjadi Kota Langowan. Apa gerangan yang memicu keadaan ini?
Dalam forum panitia pemekaran, heterogenitas pemikiran dan kesimpang siuran isu adalah hal yang lumrah terjadi.
Akan tetapi, jika dinamika pemikiran ini gagal menemukan koherensi pemikiran dan konsensus pemikiran, maka upaya juang akan mandek.
Drama konflik kian berjilid-jilid menjadi lingkaran labirin tak ada akhirnya. Kemasan luar bisa saja tampak baru, tapi konten internalnya tetap mewarisi feodalisme dan stagnasi masa lalu.
Hingga hari ini, panitia pemekaran Kota Langowan pun terantuk dengan dualisme kepanitiaan, yaitu panitia lokal dan panitia pusat (Jakarta). Bukan cuma dualisme kepanitiaan, terjadi juga dualisme pemahaman yang mendukung memasukan Kakas menjadi satu dengan Kota Langowan, dan pemahaman yang menolak integrasi Kakas sebagai bagian dari Kota Langowan.
Sebenarnya, kondisi perbedaan internal panitia kota Langowan, sama juga terjadi di internal panitia kabupaten Minahasa Tenggara.
Akan tetapi, ada yang menjadi pembedanya. Polemik pemekaran Kabupaten Minahasa Tenggara bisa mereda dengan hadirnya sosok pemersatu bernama Letjend (Purn.) Johny Lumintang (JL).
Hadirnya JL lebih terasa sebagai figur negarawan yang mengayomi sekaligus menyejukan panasnya polemik. Kehadiran JL membuat perbedaan kepentingan dan ragam pemikiran bisa menjadi satu suara.
Tak berlebihan jika saya menyebut sosok JL sama seperti “kepala bidan” dibantu suster lainnya, ikut berperan dalam proses persalinan “Minahasa Tenggara” sebagai “kabupaten otonom”.
Yang saya salut, dengan peran sebesar itu, sosok seorang JL tak mabuk ambisi untuk ngotot dirinya yang harus jadi Plt Bupati perdana untuk Minahasa Tenggara.
Malah, jika mau ditelusuri dari jejak silsilah keluarga, seorang JL adalah bagian dari keturunan orang Langowan. Tapi, sosok dirinya memilih jadi negarawan sejati ketimbang menjadi politisi ambisius.
Seorang politisi ambisius hanya akan memikirkan siklus demokrasi per 5 tahunan, tapi seorang negarawan sejati lebih memikirkan masa depan generasinya.
Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan WANTARA? Adakah sosok negarawan Nusa Utara yang rela me-wakafkan dirinya menjadi “jembatan” demi solidaritas dalam pluralitas WANTARA terbangun?
Jembatan memiliki peran vital menghubungkan dua wilayah terpisah dan cara menggunakan jembatan adalah siap diinjak oleh pejalan kaki di atasnya.
Adakah Nusa Utara memiliki sosok negarawan sejati yang rela mengorbankan dirinya tanpa ada ambisi politik terselubung?
Kita harus jujur mengakui bahwa Nusa Utara terjerat “krisis isu” sekaligus “krisis figur”. Pemikiran ini jangan ditafsir sinis. Sebaliknya, ini adalah bentuk optimisme yang ingin dirasionalisasi agar bisa membumi.
Ini adalah bentuk dukungan moril agar supaya arsitektur dari bangunan gerakan WANTARA bisa kokoh, yang tak mudah digiring ke hal-hal yang justru menjadi bumerang dan meretakan solidaritas.
Basis WANTARA terbangun dari dua kelompok, yaitu basis lokalitas dan basis diaspora yang tersebar di 12 kab/kota se-Sulawesi Utara, dan juga tersebar di seantero pelosok Indonesia dan mancanegara.
Nah, untuk menggumpalkan basis ini, dibutuhkan “kekuatan lokomotif” dalam peran sekelompok negarawan.
Jika upaya juang cenderung di hegemoni oleh kepentingan politik praktis apapun kemasannya, maka konsekuensi dari aroma politis akan selalu memicu segregasi.
Friksi kian menjamur di tengah orasi masif tentang spirit solidaritas Nusa Utara. Dan juga, meski tema kolektifitas di gedor bertalu-lalu, persepsi publik akan cenderung membaca bukan hanya apa/siapa yang tampil, tapi apa/siapa yang di balik tampilan.
Jika inisiasi awal harus berhadapan dengan kritik dan sinisme, kita tak perlu takut atau merasa terusik. Justru, kekuatan dari konsensus perjuangan akan diuji oleh kritik dan proses waktu. Selama kita yakin bahwa kita dimotivasi oleh ketulusan dan kepedulian, maka seiring waktu, orang-orang pun akan tercerahkan dan mengikuti jalan yang kita rintis.
Isu WANTARA Pedagogis Vs Isu WANTARA Demagogis
Karena kondisi yang di uraikan sebelumnya, maka upaya transmisi (penyiaran pesan) tentang spirit juang WANTARA harus bijak dan tepat di lakukan.
Kita tak bisa menutup mata terhadap realita sinisme publik, karena dari rezim ke rezim cenderung menempatkan isu WANTARA sebatas “pelana politik” jangka pendek.
Mengakui realita ini bukan pertanda bahwa kita jadi pesimis, tapi harus berani membuka mata dalam merumuskan pola pendekatan persuasif yang lebih mengena ke ruang audiens WANTARA yang heterogen.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memulai dengan kerangka isu yang bersifat “pedagogik” dan bukan bersifat “demagogik”.
Isu pedagogik adalah isu WANTARA yang mencerdaskan entitas WANTARA tentang seluk beluk aktual dan strategis WANTARA. Isu pedagogik ini menempatkan WANTARA sebagai tema literasi yang memantik kesadaran kolektif. Beranjak dari kesadaran kolektif tersebut, respon solidaritas akan muncul secara alami dan masif karena terdorong oleh adanya rasa memiliki (sense of belonging), prinsip egaliter, dan semangat gotong royong.
Sebaliknya, isu demagogik hanya sebatas eksploitasi eforia publik tanpa di barengi dengan upaya literasi kritis. Isu demagogik hanya akan menciptakan efek buih soda. Membuncah di awal tapi akhirnya akan surut di dasar gelas. Pola ini kerap digunakan untuk skenario politik jangka pendek. Opini dan eforia publik di gumpalkan sesaat hanya untuk kepentingan elektoral sesaat, dan pada akhirnya cita-cita kolektif yang awalnya di gaungkan akan pudar dengan sendirinya.
Pola eksploitasi isu demagogik hanya akan berhasil memancing animo publik sesaat, tapi akan sulit menciptakan energi kolektif jangka panjang dalam rangka menjawab kebutuhan fundamental penguatan WANTARA.
Merakit Perekat Kekuatan Solidaritas
Oleh karena itu, kita harus meramu perekat solidaritas entitas Nusa Utara. Perekat ini bisa terbangun oleh tujuh faktor perekat yang akan saling berkoherensi satu dengan lainnya, yaitu:
Pertama, hadirnya para inisiator dengan mindset/mental negarawan yang mampu menyatukan heterogenitas pemikiran dan kepentingan dalam isu WANTARA.
Kedua, mengkoagulasi inisiasi menjadi paguyuban yang benar-benar nyata menghidupkan atmosfer kekeluargaan. Dengan begitu, paguyuban ini bisa menyembuhkan segala macam kecurigaan dari residu masa lalu, sekaligus mampu hadir sebagai mitra setara dengan paguyuban WANTARA yang sudah ada sebelumnya dan bukan menempatkan diri sebagai kompetitor terhadap paguyuban WANTARA yang sudah ada sebelumnya.
Ketiga, kerangka isu sentral WANTARA di bangun berbasis data, fakta dan riset secara komprehensif, melalui evaluasi kondisi aktual secara lokal, nasional dan global, serta memiliki keluwesan untuk beradaptasi dengan kondisi aktual hari ini.
Keempat, dengan adanya faktor pertama hingga ketiga, paguyuban harus memiliki sisi strategis sebagai think tank yang akan menavigasi perjuangan kolektif melalui koridor konstitusi di level legislatif/eksekutif daerah dan pusat.
Kelima, membangun provider mandiri yang produktif, transparan dan profesional untuk menutupi kebutuhan logistik primer.
Keenam, menjadi wadah yang bersifat open source bagi semua stakeholder yang terkait dalam cakupan penguatan WANTARA.
Ketujuh, berperan inklusif dengan tetap menempatkan diri sebagai mitra kolaboratif bersama Pemda Sangihe, Talaud dan Sitaro, serta pemerintah Provinsi Sulut.
Catatan buram dari tujuh faktor perekat di atas anggap saja hanya sketsa buram dari bangunam gerakan kolektif WANTARA.
Jika dianalogikan dalam bidang jasa konstruksi, sebelum sebuah bangunan dibangun oleh kontraktor, maka dibutuhkan rancang bangun yang didesain oleh seorang arsitek.
Peran arsitek tanpa kontraktor hanya akan berakhir sebagai sketsa di atas tumpukan kertas tanpa realisasi. Sebaliknya, jika kontraktor asal bangun tanpa dipandu oleh rancang bangun arsitek, maka kualitas bangunannya diragukan akan bertahan lama.
Keduanya punya peran berbeda tapi tak bisa dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain.