NARATOR.CO – Pimpinan DPRD bersama anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I di Manado pada Jumat (18-9/2026).
Agenda tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai proposal dan aspirasi masyarakat Sangihe, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur pengamanan pesisir, penanganan abrasi, jembatan, normalisasi sungai hingga sarana air baku.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe saat Denny Roy Tampi saat di konfirmasi media ini Selasa (22-9/2026) , mengatakan koordinasi dengan BWS Sulawesi I penting untuk memastikan berbagai usulan masyarakat dapat dikawal dan masuk dalam perencanaan pembangunan pemerintah.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus mengawal aspirasi masyarakat. Berbagai usulan yang sudah disampaikan kepada DPRD kita tindak lanjuti melalui koordinasi dengan instansi teknis, sehingga kebutuhan masyarakat di lapangan bisa mendapat perhatian dan penanganan,” kata Tampi.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sangihe juga mengikuti pemaparan draf Rencana Kegiatan BWS Sulawesi I dalam Renstra 2025–2029 yang mencakup sejumlah rencana kegiatan untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diusulkan kepada pemerintah pusat.
Salah satu usulan yang diserahkan yakni pembangunan talud penahan abrasi air laut di Desa Pempalaraeng. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas untuk melindungi kawasan permukiman dan pesisir masyarakat dari ancaman abrasi.
“Kami berharap usulan pembangunan talud di Pempalaraeng ini bisa menjadi perhatian dan diprioritaskan, karena menyangkut perlindungan permukiman dan masyarakat yang berada di kawasan pesisir,” ujar Tampi.
Selain itu, DPRD turut mendorong percepatan penanganan teknis Jembatan Salu Patung di Kalasuge serta menyampaikan kondisi sejumlah sungai di Sangihe yang membutuhkan pekerjaan normalisasi.
Tampi menegaskan, DPRD akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat hingga mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah dan instansi teknis terkait.
“Tidak hanya soal abrasi dan pengamanan pantai, tetapi juga jembatan, normalisasi sungai dan sarana air baku. Semua ini merupakan kebutuhan masyarakat yang harus terus kita perjuangkan dan kawal bersama,” tandasnya.
Koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinkronisasi antara kebutuhan pembangunan di daerah dengan program pemerintah pusat melalui BWS Sulawesi I.
