Narator.co – Dewan Keamanan (DK) PBB menyetujui resolusi usulan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Gaza. Dalam sidang di Markas Besar PBB, Senin (17/11/2025), 13 negara mendukung, sementara Rusia dan China memilih abstain.
“13 suara setuju dan 0 suara tidak setuju, 2 suara abstain. Rancangan resolusi telah diadopsi sebagai resolusi 2803,” kata Julius Maada Bio, Presiden Sierra Leone yang memimpin sidang.
Resolusi ini memberi wewenang kepada Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi untuk mengawasi rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Gaza. Presiden AS Donald Trump akan memimpin Dewan Perdamaian.
Selain itu, dewan ini juga mengawasi International Stabilisation Force (ISF), pasukan internasional yang akan menjaga keamanan Gaza.
Belum ada titik terang terkait keanggotaan ISF. Namun, The Guardian melaporkan AS telah mendekati beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk “Mesir, Indonesia, Turki, dan Uni Emirat Arab.” Rencananya, AS akan mengerahkan ISF pada Januari 2026.
Negara anggota bisa ikut dalam Dewan Perdamaian dan mengawal proses demiliterisasi Gaza. Pasukan ini juga akan melucuti persenjataan dan menghancurkan infrastruktur militer Hamas.
Dewan Perdamaian harus melapor ke DK PBB, tetapi tidak berada di bawah PBB dan tidak terikat resolusi sebelumnya.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyebut resolusi ini memberi rakyat Palestina peluang menentukan nasib sendiri dan lepas dari pengaruh Hamas.
Menurutnya, “roket akan berganti menjadi pohon zaitun dan muncul peluang untuk menyepakati sebuah arah politik.”
“Itu (resolusi) melepaskan cengkeraman Hamas, memastikan Gaza bangkit bebas dari bayang-bayang teror, makmur dan aman,” kata Waltz.
Sementara itu, Rusia dan China memilih abstain karena menilai resolusi ini tidak memberi peran jelas bagi PBB.
“Dewan memberikan mandatnya pada inisiatif Amerika Serikat berdasarkan janji-janji Washington, dengan menyerahkan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian dan ISF, yang mekanismenya hingga kini tidak kami ketahui sama sekali,” kata Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzya usai resolusi AS diadopsi DK PBB.
Nebenzya menambahkan, resolusi memberi kewenangan besar kepada Dewan Perdamaian, sehingga ia mempertanyakan kemerdekaan Palestina dan batas waktu pengalihan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina.
“Berdasarkan teks resolusi, ISF tampak dapat bertindak sepenuhnya secara otonom tanpa mempertimbangkan posisi maupun pendapat Ramallah,” ujarnya.
