Setelah Dilantik, Ini 7 Kebijakan Prioritas Pemerintahan Trump

Presiden AS ke-47, Donald Trump, mengumumkan sejumlah kebijakan prioritas yang akan menjadi fokus utama pemerintahannya.

The Narator

Donald J. Trump resmi dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat dalam upacara pelantikan yang berlangsung di U.S. Capitol, Washington, D.C, 20 januari 2025.

Dalam pidato usai pelantikannya, Trump menegaskan bahwa ia akan mengembalikan dominasi AS di panggung dunia dan memprioritaskan sejumlah kebijakan penting yang disebutnya sebagai langkah menuju “Zaman Keemasan Amerika.”

7 Kebijakan prioritas pemerintahan Trump

Narator merangkum 7 kebijakan prioritas utama yang diumumkan Presiden Trump dalam pidatonya, yang kemudian dipertegas oleh Perintah Eksekutifnya.

Keamanan perbatasan dan kebijakan imigrasi yang ketat

Dalam pidatonya, Presiden Trump mendeklarasikan “National Emergency” atau Darurat Nasional di Perbatasan AS-Meksiko. Dia menyatakan bahwa semua imigran ilegal yang masuk ke Amerika Serikat akan ditahan dan akan mengirim para imigran yang disebutnya sebagai “kriminal” kembali ke negara asalnya.

“I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came,” ujar Trump.

Tanpa berlama-lama, setelah pelantikannya, Donald Trump menandatangani Executive Order yang berisi perintah “Angkatan Bersenjata untuk mengambil semua tindakan yang sesuai untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam memperoleh kendali operasional penuh atas perbatasan selatan.”

Trump juga menetapkan kartel narkoba sebagai organisasi teroris dan menggunakan Undang-Undang Alien Enemies Act untuk memberantas jaringan kriminal asing.

Tidak hanya itu, kebijakan imigrasi pemerintahan Trump juga menyasar anak-anak dari imigran ilegal yang lahir di Amerika Serikat. Dalam Perintah Eksekutifnya, Trump memerintahkan bahwa anak-anak tersebut tidak akan diakui sebagai warga negara, meskipun lahir di “tanah” Amerika Serikat.

Ketahanan energi dan kebijakan lingkungan

Dalam pidatonya, Trump mendeklarasikan “Darurat Energi Nasional”. Dengan kata lain, pemerintahan Trump berfokus pada peningkatan produksi energi domestik melalui eksplorasi minyak dan gas untuk menurunkan harga energi.

“With my actions today, we will end the Green New Deal, and we will revoke the electric vehicle mandate,” kata Trump, menegaskan penghentian kebijakan Green New Deal dan memastikan ketahanan energi yang mendukung ekonomi nasional.

Kebijakan pemerintahan Trump menekankan pembangunan nasional dan infrastruktur, dengan tujuan menjadikan Amerika kembali sebagai negara manufaktur terkemuka, serta membangun kembali industri otomotif domestik tanpa pembatasan, seperti mandat kendaraan listrik.

Pernyataan ini diikuti oleh perintah eksekutif yang menarik AS dari Paris Climate Agreement. Keputusan ini tidak mengejutkan, mengingat pada tahun 2020, di akhir masa pemerintahannya, Trump sudah berencana untuk keluar dari perjanjian tersebut. Namun, keputusan itu akhirnya dibatalkan oleh Joe Biden yang memenangkan Pemilu AS 2020.

Dalam pernyataan tersebut, Presiden ke-47 AS itu menyebutkan bahwa alasan AS keluar dari Paris Climate Agreement adalah karena perjanjian itu “tidak mencerminkan nilai-nilai” dan “pencapaian tujuan ekonomi serta lingkungan” AS, serta dianggap secara finansial merugikan AS.

Tarif impor

Pemerintahan Trump bakal merombak sistem perdagangan AS dengan menyatakan bahwa ini dilakukan untuk “melindungi pekerja dan keluarga Amerika.”

Kebijakannya inipun akan membuat penerapan tarif yang menguntungkan bagi ekonomi domestik dan membuat ekspor negara-negara ke AS menjadi lebih tinggi.

Kebijakan ini bukan kebijakan baru. Pada tahun 2020, Trump juga pernah menaikkan tarif perdagangan yang tinggi.

Efisiensi pemerintahan

Donald Trump membentuk kementerian baru dalam pemerintahannya, yaitu “Department of Government Efficiency,” sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang ia dorong.

Pembentukan departemen ini disertai dengan penghentian seluruh bentuk penyensoran dan penegasan mengenai pentingnya “kebebasan berpendapat di Amerika,” ujar Trump.

Kebijakan efisiensi ini juga menjadi dasar bagi keputusan Trump untuk menarik AS dari keanggotaan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yang dianggap gagal dalam menangani pandemi Covid-19. Trump menuduh WHO dikontrol oleh China, dan mengkritik organisasi tersebut karena tidak mengambil langkah yang cukup tegas terhadap negara tersebut.

Selain itu, Trump membandingkan alokasi dana yang besar yang harus diberikan oleh AS kepada WHO dengan kontribusi yang jauh lebih kecil dari China, yang menurutnya sangat tidak sebanding dengan kewajiban alokasi yang diterima oleh masing-masing negara.

Reformasi sosial dan budaya

Reformasi sosial dan budaya juga menjadi kebijakan prioritas Trump. Trump memerintahkan untuk menghentikan penggunaan elemen ras dan gender dalam kehidupan publik dan pribadi.

Ia menekankan kebijakan yang bersifat netral terhadap ras dan konservatif terhadap isu gender, dengan penegasan pemerintah yang hanya mengakui dua gender. “Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat akan menetapkan bahwa hanya ada dua gender: laki-laki dan perempuan,” tegas Trump dalam pidatonya.

Trump juga menekankan bahwa pemerintahannya akan bersikap “color-blind” dan kembali pada sistem “merit-based” yang menekankan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi masyarakat, tanpa mempertimbangkan faktor ras atau gender.

Reformasi militer dan kebijakan pertahanan

Kebijakan pemerintahan Trump juga fokus pada “membangun militer terkuat di dunia yang pernah ada.” Selain memperkuat kekuatan militer, Trump juga memerintahkan pengembalian personel militer yang sebelumnya dikeluarkan karena keberatan terhadap mandat vaksin COVID-19.

Dalam pidatonya, Trump menegaskan bahwa ia akan “mengakhiri eksperimen sosial di tubuh militer untuk fokus pada tugas utamanya: melindungi negara.”

Eksperimen sosial yang dimaksud Trump merujuk pada kebijakan terkait “gender” dalam tubuh militer, yang menurutnya harus dihentikan agar militer dapat fokus pada misi utamanya.

Kebijakan Luar Negeri dan Eksplorasi ke Luar Angkasa

Dalam pidatonya, Trump menegaskan kembali niatnya untuk memulihkan dominasi Amerika di panggung dunia. Ia juga mengumumkan rencana ambisius, termasuk mengambil kembali kendali atas Terusan Panama, yang menurutnya telah disalahgunakan oleh pemerintah Panama dan China.

Pidato ini menekankan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan berfokus pada kepentingan nasional. Trump juga mengklaim keberhasilan pemerintahannya dalam memulangkan para sandera dari Timur Tengah kepada keluarga mereka, yang ia sebut sebagai salah satu pencapaiannya.

Pidatonya mencerminkan determinasi yang kuat dengan pendekatan kebijakan luar negeri yang “keras” dan berbasis negosiasi. Selain itu, Trump menunjukkan ambisi besar dalam eksplorasi luar angkasa, termasuk rencana untuk menancapkan bendera Amerika di planet Mars sebagai simbol dominasi AS di luar angkasa.

Bagikan

Artikel
Terkait