Manado, Narator.co — Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi rencana pemerintah memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) tahap pertama dalam waktu dekat sebagaimana disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Meski demikian, IESR mengingatkan agar program strategis tersebut dijalankan dengan tata kelola yang baik dan berorientasi pada pemerataan akses energi.
Menurut IESR, pembangunan PLTS 100 GW harus menjadi bagian dari transformasi sistem energi nasional yang menyeluruh dan berkeadilan. Program listrik desa (Lisdes) juga perlu menjadi komponen utama, bukan sekadar upaya meningkatkan rasio elektrifikasi.
IESR menilai listrik desa seharusnya mampu menyediakan akses energi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan energi untuk kegiatan produktif sehingga dapat menggerakkan perekonomian di tingkat lokal.
Lembaga tersebut juga menawarkan pendekatan melalui Solar Archipelago, yaitu peta jalan pengembangan PLTS 100 GW yang menempatkan elektrifikasi pulau-pulau kecil serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian penting dari pengembangan energi surya berbasis komunitas sebelum 2030.
IESR menegaskan, integrasi program listrik desa ke dalam pengembangan PLTS 100 GW berbasis potensi energi lokal tidak hanya akan membantu mencapai target kapasitas pembangkit energi surya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, memperluas demokratisasi energi, dan mempercepat terwujudnya transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok Indonesia. (*/Lei)
