Manado, Narator.co — Bank Indonesia (BI) bersama Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Capacity Building Neraca Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kualitas data pangan guna mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di daerah.
Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Rahel R. Rotinsulu, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas data agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto.
Kegiatan menghadirkan Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tri Aris Indrayanto, serta Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Utara, Norma Olga Frida Rega, sebagai narasumber.
Hadir pula Tim Ahli Gubernur untuk Misi 5 Bidang Peningkatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air yang Merata dan Berkelanjutan, Dr. Ir. Adolf Lucky Longdong dan Ir. Johan Victor Malonda.
Dalam sambutannya, Joko Supratikto menyampaikan bahwa inflasi Sulawesi Utara pada Juli 2026 mencatat deflasi sebesar -1,05 persen (month-to-month/mtm), sementara inflasi tahun berjalan mencapai 3,38 persen (year-to-date/ytd).
Dengan capaian tersebut, inflasi Sulawesi Utara kembali berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Meski demikian, Joko mengingatkan bahwa tekanan pada kelompok pangan bergejolak (volatile food) masih perlu diwaspadai.
Tingginya ketergantungan Sulawesi Utara terhadap pasokan dari luar daerah membuat harga komoditas seperti cabai, bawang merah, dan berbagai komoditas hortikultura rentan mengalami gejolak akibat gangguan produksi maupun distribusi.
Karena itu, menurutnya, penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi 4K serta program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) harus didukung data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan selalu diperbarui.
“Melalui penguatan Neraca Pangan Daerah diharapkan tersedia data pangan yang akurat, terkini, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Pada sesi pertama, Tri Aris Indrayanto memaparkan materi mengenai penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2026.
Materi mencakup konsep, manfaat, mekanisme pelaporan, teknis penghitungan, hingga pemanfaatan neraca pangan dalam pengawasan ketersediaan pangan.
Ia menjelaskan bahwa neraca pangan berfungsi sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi kekurangan maupun surplus pasokan, mengantisipasi gejolak harga, serta menentukan langkah intervensi pemerintah secara lebih tepat.
Berdasarkan evaluasi tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama 14 dari 15 pemerintah kabupaten/kota telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan.
Namun, pemutakhiran data secara rutin setiap bulan serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah masih perlu terus ditingkatkan.
Selain itu, dipaparkan pula mengenai Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP) sebagai sarana pelaporan dan pemantauan data pelaku usaha serta stok pangan guna mendukung tersedianya informasi yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Norma Olga Frida Rega menjelaskan dukungan data statistik dalam penyusunan Neraca Pangan Strategis.
Ia memaparkan kondisi Sulawesi Utara hingga tingkat kabupaten dan kota melalui data produksi padi dan jagung, perkembangan inflasi pangan, serta indikator ketahanan pangan seperti Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES).
Menurutnya, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat perbedaan kapasitas produksi, tingkat kecukupan pangan, tekanan harga, hingga kerentanan pangan antarwilayah sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan pangan yang lebih tepat.
Kegiatan ditutup dengan komitmen seluruh Dinas Ketahanan Pangan provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus mendukung penyusunan dan pemutakhiran Neraca Pangan Daerah.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan data pangan yang dihasilkan semakin akurat, konsisten, dan mampu menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan serta pengendalian inflasi di Sulawesi Utara. (*/Lei)
