NARATOR.CO – Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD II Partai Golkar Kabupaten Sangihe, Nader Baradja, mengkritisi penunjukan Marvein Hontong sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Sangihe. Penunjukan tersebut dinilai tidak elok serta dianggap melanggar etika politik, etika birokrasi, dan cacat secara administrasi.
Kepada awak media, Rabu (27/05/2026), Nader menyampaikan bahwa pihaknya selaku pengurus partai sangat menyayangkan sikap kader Partai Golkar tersebut yang menerima jabatan hasil rapat pleno DPRD Sangihe tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Sangihe.
“Sebagai kader partai, seharusnya berkoordinasi dengan DPD II, bukan langsung menerima begitu saja jabatan tersebut,” tegas Nader.
Menurutnya, langkah yang diambil Marvein Hontong merupakan bentuk pelanggaran etika dalam organisasi partai. Ia menilai marwah organisasi tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya dan justru disepelekan oleh kader sendiri.
Nader menjelaskan bahwa anggota legislatif yang tergabung dalam fraksi di DPRD merupakan perpanjangan tangan partai politik. Karena itu, setiap keputusan strategis yang diambil di lembaga DPRD semestinya dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan partai.
“Para aleg yang tergabung dalam fraksi di lembaga DPRD merupakan perpanjangan tangan partai. Sehingga apapun yang akan diambil dalam lembaga tersebut, harusnya dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan partai. Bukan menjadi sebuah keputusan pribadi tanpa mempertimbangkan hal lainnya termasuk etika,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nader menegaskan bahwa persoalan tersebut akan menjadi perhatian serius DPD II Partai Golkar Sangihe. Ia menyebut, Marvein Hontong akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait penerimaan jabatan tersebut.
“Jelas ini sebuah pelanggaran, dan bisa saja Marvein dicopot dari perwakilan partai yang duduk di DPRD Sangihe,” Pungkasnya.
