NARATOR.CO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa seluruh proses administrasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) tidak dipungut biaya.
Penegasan tersebut disampaikan untuk memastikan pelayanan administrasi bagi para guru penerima tunjangan berlangsung transparan dan tidak disertai pungutan liar (pungli).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud Sangihe, Jew Adrian, menjelaskan bahwa penyaluran TPG dan TKG dilakukan langsung oleh pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru penerima.
Menurut Adrian, dana tunjangan tersebut tidak melewati rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Peran dinas dalam proses tersebut berada pada tahapan administrasi, terutama membantu pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung sebagai persyaratan pencairan tunjangan,” terang Adrian.
Ia menegaskan, seluruh pengurusan dokumen administrasi, termasuk yang berkaitan dengan pencairan dana BOS maupun tunjangan guru, harus diberikan secara mudah dan tidak boleh disertai permintaan biaya kepada penerima.
“Saya mengingatkan agar seluruh jajaran tidak melakukan pemotongan ataupun pungutan dalam pelayanan administrasi karena dapat berdampak pada instansi maupun aparatur yang terlibat,” tegasnya.
Adrian berharap pelayanan administrasi tunjangan guru di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan secara transparan, mudah, dan memberikan kepastian bagi para guru, termasuk mereka yang bertugas di wilayah kepulauan.
Dengan penegasan tersebut, Dinas Dikbud Sangihe meminta seluruh jajaran yang terlibat dalam pelayanan administrasi agar menjalankan tugas sesuai ketentuan dan menghindari segala bentuk pungutan kepada guru penerima tunjangan.
