Sitaro, Narator.co – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Heronimus Makainas, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta memperkuat upaya pengendalian inflasi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Heronimus usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring dan dirangkaikan dengan peluncuran Sensus Ekonomi 2026, baru-baru ini.
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, itu diikuti perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Rapat koordinasi tersebut juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, TNI, Polri, Badan Pusat Statistik (BPS), BUMN, serta unsur Forkopimda dari berbagai daerah di Indonesia.
Melalui Zoom Meeting, jajaran Pemerintah Kabupaten Sitaro mengikuti rapat dan menyimak arahan pemerintah pusat dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sitaro.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan di tengah dinamika tantangan ekonomi global saat ini.
Selain itu, rapat tersebut juga menjadi momentum peluncuran Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus yang akan mendata berbagai sektor usaha nonpertanian ini diproyeksikan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Menanggapi arahan pemerintah pusat, Heronimus Makainas mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Kami memastikan setiap arahan dan kebijakan pemerintah pusat akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, baik terkait pengendalian inflasi maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” jelas Heronimus.
Ia menjelaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu agenda prioritas yang wajib mendapat atensi serius dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini dikarenakan “laju inflasi berkaitan sangat erat dengan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat sehari-hari.”
Sebagai wilayah yang berbasis kepulauan, Kabupaten Sitaro memiliki tantangan geografis tersendiri dalam hal distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok.
Oleh karena itu, intervensi pasar dan pengawasan rantai pasok pelabuhan menjadi kunci utama agar harga komoditas pangan di daerah kepulauan tidak melonjak tajam akibat kendala transportasi.
Selain itu, Heronimus Makainas berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan baik dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan menghasilkan data yang akurat. Data yang presisi dan mutakhir dari BPS dinilai “akan sangat krusial bagi pemerintah daerah dalam merancang perencanaan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.”
Dalam keikutsertaannya pada rakor tersebut, Plt Bupati Sitaro didampingi oleh sejumlah pejabat teknis. Turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan BPS Sitaro, serta pimpinan OPD terkait lainnya. (**)
