Sitaro, Narator.co – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Heronimus Makainas, menginstruksikan pengawasan penyaluran bantuan pangan diperketat hingga tingkat desa.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan beras pemerintah tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Instruksi tersebut disampaikan Heronimus saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan alokasi Juli-September 2026 di Auditorium Kantor Bupati Sitaro, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut membahas realisasi penyaluran bantuan pangan selama periode Juli-September 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan serta mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat penyaluran kepada keluarga penerima manfaat.
Dalam arahannya, Heronimus menegaskan pengawasan dan koordinasi seluruh pihak terkait perlu diperkuat agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Pentingnya koordinasi dan pengawasan seluruh pihak terkait agar bantuan pangan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Heronimus.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting untuk menilai pelaksanaan penyaluran bantuan sekaligus mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan agar program bantuan serupa pada periode berikutnya berjalan lebih efektif.
“Hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program bantuan pangan ke depan, sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sitaro,” tegasnya.
Pengawasan distribusi menjadi perhatian penting mengingat kondisi geografis Sitaro yang terdiri atas wilayah kepulauan. Penyaluran bantuan beras ke Pulau Siau, Tagulandang, dan Biaro membutuhkan perencanaan logistik yang baik agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara merata dan tepat waktu.
Selain faktor geografis, kondisi cuaca dan gelombang laut juga berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi pangan antarpulau. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Bantuan pangan beras pemerintah sendiri diharapkan dapat membantu menjaga daya beli keluarga penerima manfaat sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemkab Sitaro berupaya memastikan pengawasan penyaluran bantuan berjalan optimal hingga tingkat desa.
Dengan demikian, bantuan pangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak serta memberikan manfaat sesuai tujuan program. (***)
