Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) masih menyisakan duka mendalam. Pada 6 Mei 2026, Ketua DPRD Djon Ponto Janis tutup usia dalam perawatan medis setelah dirujuk ke RSUP Prof Kandou Manado, yang menyisakan ruang kosong di pucuk pimpinan legislatif.
Sosok yang dikenang sebagai “guru politik” dan pemimpin yang peduli rakyat itu telah pergi. Rapat paripurna penghormatan terakhir yang digelar 9 Mei 2026 menjadi saksi bisu pecahnya tangis keluarga, sahabat, dan kolega saat jenazah diusung masuk ke ruang sidang.
Meski di tengah suasana kehilangan, roda kelembagaan tidak berhenti. Hanya butuh waktu lima belas hari bagi struktur pimpinan untuk menetapkan Wakil Ketua Alfrets Ronald Takarendehang sebagai pelaksana tugas melalui Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2026 yang ditanda tangani pada 20 Mei 2026.
Stabilitas kelembagaan itu wajib terjaga selama proses pengusulan pimpinan definitif berlangsung. Dan pada titik inilah figur Herry Bogar perlahan muncul ke permukaan, hadir bukan dari ruang kosong, melainkan dari proses rekrutmen politik partai yang telah berlangsung lama.
Herry Bogar bukanlah nama asing di percaturan politik dan birokrasi Sitaro. Karirnya tercatat panjang dan berlapis. Ia sebagai mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan sejumlah jabatan lain pernah diemban pria bersahaja ini.
Sebagai politisi PDI Perjuangan, ia juga tercatat sebagai anggota DPRD periode 2024-2029 dari daerah pemilihan 2 di Kabupaten Sitaro.
Dalam struktur DPC PDIP Sitaro, Herry Bogar memiliki posisi strategis. Namun yang lebih penting dari deretan jabatan itu adalah sifat lintasan karir Herry Bogar.
Ia bukan semata politisi elektoral, melainkan figur yang memahami seluk-beluk pemerintahan dari sisi birokrasi.
Sebagai mantan Sekretaris Daerah, ia sudah pasti memahami bagaimana kebijakan daerah dirancang, dianggarkan, dan diimplementasikan.
Sebagai Ketua Komisi III, ia akrab dengan rapat-rapat kerja, pengawasan BUMD, hingga koordinasi lintas lembaga. Dalam rapat pembahasan RPJMD Sitaro 2025-2029 pada Agustus 2025 lalu, misalnya, ia menjadi salah satu suara paling vokal yang mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib dan batas waktu yang diatur peraturan daerah.
“Ini kan normal-normal saja. Kalau mau mengejar waktu, sampai sore pun kita bisa bahas. Besok juga masih ada waktu.” tegasnya saat itu.
Sikap tegasnya dalam urusan prosedur dan ketepatan waktu menjadi salah satu penanda bahwa Herry Bogar bukan tipe pemimpin yang membiarkan proses legislatif berjalan serampangan.
Herry Bogar juga kerap disapa akrab “Une Herry” oleh kolega dan warga. Panggilan ini bukan sekadar sapaan akrab, melainkan cerminan bagaimana masyarakat Sitaro memandangnya sebagai figur yang dekat dan mudah ditemui.
Kehadirannya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari upacara resmi hingga kegiatan olahraga, menunjukkan bahwa ia tidak membangun tembok antara dirinya sebagai wakil rakyat dengan konstituen yang diwakilinya. Sekaligus ia juga selalu tampil bermuka-muka dengan masyarakat pada umumnya.
Dengan kata lain, Herry Bogar hadir tidak dari ruang kosong. Karirnya tidak dimulai ketika kursi ketua DPRD mendadak lowong. Ia adalah produk organik dari proses politik dan birokrasi yang berlangsung bertahun-tahun di Sitaro. Dan ketika kebutuhan mendesak untuk mengisi jabatan pimpinan legislatif muncul, namanya mengemuka dan bukan dadakan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari trajektori karirnya yang mapan.
Panggung Transisi dan Hak Definitif PDIP
Sementara keputusan DPRD Sitaro untuk menunjuk Alfrets Ronald Takarendehang sebagai Plt Ketua DPRD merupakan langkah strategis menjaga stabilitas kelembagaan dalam masa transisi.
Namun yang tidak kalah penting adalah pernyataan tegas ART sapaan akrab Ronald, bahwa jabatan Ketua DPRD definitif adalah hak Fraksi PDI Perjuangan selaku partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Sitaro.
“Untuk saat ini saya hanya menjalankan tugas sementara sambil menunggu usulan resmi dari Fraksi PDIP. Karena jabatan Ketua DPRD secara definitif memang menjadi hak dari PDIP sebagai fraksi terbesar di DPRD Sitaro,” ujar Ronald dalam wawancaranya.
Dan dalam sistem ketatanegaraan daerah, ketentuan ini diatur secara tegas dalam peraturan tata tertib DPRD yang menetapkan bahwa partai politik peraih kursi terbanyak berhak mengajukan calon pimpinan definitif.
Karena itu, perhatian kini beralih kepada DPC PDIP Sitaro. Sebagai partai yang tak hanya menguasai kursi terbanyak, PDIP memiliki kewajiban moral dan politik untuk menyodorkan figur yang bukan sekadar mampu memimpin, tetapi juga melanjutkan warisan kepemimpinan yang ditinggalkan.
Proses ini memang tidak bisa terburu-buru. Di tengah proses itu, nama Herry Bogar muncul sebagai salah satu kandidat terkuat.
Bukan sekadar karena ia figur senior, melainkan karena karirnya yang mapan, pengalamannya yang lintas bidang (birokrasi, legislatif, kepemudaan dan olahraga).
Bukan Hadir dari Ruang Kosong
Dalam politik, figur yang lahir dari proses rekrutmen yang matang hampir selalu lebih siap menghadapi badai ketimbang mereka yang tiba-tiba muncul di puncak karena situasi darurat. Herry Bogar adalah tipe yang pertama. Bukan hadir karena ada lowong, melainkan hadir karena memang proses politik partai telah mematangkannya untuk saat-saat seperti ini.
Kabupaten Sitaro, dengan segala tantangan pembangunannya sebagai daerah kepulauan, tidak butuh pemimpin dadakan. Daerah butuh figur yang memahami denyut birokrasi dan politik sekaligus.
Sitaro butuh figur yang tidak asing dengan rapat-rapat alot pembahasan RPJMD maupun kegiatan bakti sosial di akar rumput. Ia butuh figur yang ketika berbicara tentang efisiensi dan batas waktu, perkataannya memiliki bobot karena dia tahu persis apa yang sedang dia bicarakan.
Tentu semua masih dalam proses. Belum ada keputusan resmi dari DPC PDIP Sitaro dan DPRD definitif belum terbentuk.
Namun satu hal yang pasti, proses pengisian jabatan Ketua DPRD Sitaro tidak sedang berlangsung dalam ruang kosong. Ia sedang berlangsung di atas panggung yang telah lama disiapkan, di mana para aktor, termasuk Herry Bogar telah berlatih bertahun-tahun.
Dan ketika panggung itu benar-benar menjadi miliknya, masyarakat Sitaro berhak berharap bahwa era kepemimpinan legislatif akan tetap stabil, efektif, dan proaktif, tanpa harus membuang waktu lagi untuk sekadar belajar mengenal medan. Semoga…(***)