Sitaro, Narator.co – Akses permodalan bagi petani dan pengusaha pala menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam kunjungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ke Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan yang akan digelar di Ondong itu mempertemukan pemerintah daerah dengan TPAKD dan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perbankan.
Kehadiran pihak perbankan diharapkan bisa membuka gambaran mengenai sektor usaha yang dinilai layak mendapat pembiayaan.
Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Kepulauan Sitaro Jelin Langitan mengatakan pertemuan tersebut merupakan high level meeting yang membahas sejumlah agenda ekonomi daerah.
“Momen ini adalah high level meeting antara Pemkab Sitaro yang dipimpin Pak Plt Bupati dan tim TPAKD bersama stakeholders, ada banyak agenda krusial yang kami bahas di situ,” kata Jelin kepada media, Rabu (29/7/2026).
Pengusaha dan Kelompok Tani Pala Dibidik
Jelin mengatakan sektor pala menjadi salah satu yang ingin didorong untuk memperoleh akses pembiayaan. Komoditas tersebut selama ini menjadi salah satu andalan ekonomi masyarakat Sitaro.
Menurutnya, masih ada pengusaha pala maupun kelompok petani yang menghadapi persoalan permodalan. Kehadiran perbankan dalam pertemuan TPAKD diharapkan menjadi pintu untuk mempertemukan kebutuhan tersebut dengan skema pembiayaan yang tersedia.
“Pala kan komoditas andalan Sitaro dan kita akan dorong supaya pengusaha pala ataupun kelompok petani yang masih lemah dari sisi permodalan untuk bisa mendapatkan akses ke perbankan,” ujarnya.
Namun, akses kredit tidak serta-merta bisa diberikan. Jelin mengatakan pihak bank tetap akan melihat prospek dan kelayakan masing-masing usaha.
Artinya, pelaku usaha yang ingin memperoleh pembiayaan perlu menyiapkan dokumen legalitas dan kelengkapan administrasi usaha sebagai bagian dari persyaratan perbankan.
Heronimus Makainas: Perlu Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Petani
Plt Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas mengatakan persoalan akses keuangan tidak selesai hanya dengan membuka pintu pembiayaan.
Menurutnya, masyarakat juga perlu dipersiapkan agar mampu mengelola modal yang diperoleh. Tanpa peningkatan kapasitas, pembiayaan berisiko tidak mampu mendorong produktivitas usaha secara berkelanjutan.
“Karena itu masyarakatnya harus kita bekali dengan peningkatan kapasitas supaya modalnya bisa digunakan secara kontinyu,” kata Makainas.
Pernyataan tersebut menunjukkan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Sitaro bukan hanya soal ketersediaan kredit, tetapi juga kemampuan mengelola usaha setelah memperoleh modal.
Tantangan Petani dan Nelayan
Kebutuhan pembiayaan tersebut berkaitan dengan persoalan struktural yang masih dihadapi pelaku ekonomi di wilayah kepulauan.
Petani dan nelayan tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan akses pembiayaan formal. Rantai distribusi yang panjang dan keterbatasan fasilitas pengolahan pascapanen juga menjadi persoalan yang memengaruhi nilai ekonomi komoditas.
Dalam kondisi seperti itu, akses kredit tanpa kepastian pasar dan penguatan kapasitas usaha belum tentu cukup untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
Karena itu, skema pembiayaan berbasis ekosistem yang tengah didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk dibahas dalam konteks Sitaro.
OJK Dorong Pembiayaan dari Hulu ke Hilir
Dalam pemaparan OJK di Manado, sektor jasa keuangan diarahkan tidak sekadar menjadi penyalur kredit. Lembaga jasa keuangan didorong menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar, offtaker, serta pendampingan teknis.
Model Ekosistem Kemitraan Terpadu tersebut mempertemukan lembaga jasa keuangan, offtaker, pelaku usaha atau UMKM, akademisi, dan pemerintah daerah.
Dengan pola itu, pembiayaan diharapkan tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi terhubung dengan produksi hingga pemasaran.
Untuk Sitaro, model tersebut berpotensi diterapkan pada komoditas pala maupun sektor perikanan. Petani dan nelayan dapat diarahkan untuk memiliki akses terhadap pembiayaan sekaligus pasar yang lebih jelas.
Pala dan Perikanan Jadi Andalan
Pala menjadi salah satu komoditas unggulan dalam struktur ekonomi Sulawesi Utara. Selain pala, komoditas kelapa dan perikanan tangkap seperti cakalang dan tuna juga menjadi sektor penting di provinsi tersebut.
Potensi itu relevan dengan kondisi Sitaro yang memiliki basis ekonomi perkebunan dan perikanan.
Pala Siau menjadi salah satu produk yang melekat dengan daerah tersebut. Sementara karakter Sitaro sebagai kabupaten kepulauan membuat sektor perikanan juga memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Persoalannya, nilai ekonomi komoditas tersebut belum sepenuhnya dinikmati pelaku usaha di tingkat lokal. Keterbatasan pengolahan pascapanen membuat sebagian komoditas masih dijual dalam bentuk dengan nilai tambah yang relatif terbatas.
TPAKD 2026-2030
Pembahasan di Sitaro juga tidak terlepas dari Roadmap TPAKD 2026-2030 yang disiapkan OJK.
Roadmap tersebut membawa empat misi utama, yakni penguatan infrastruktur digital dan titik akses, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, keberlanjutan kelembagaan, serta peningkatan kapabilitas TPAKD.
Dalam pelaksanaannya, TPAKD juga diarahkan melakukan penyesuaian struktur organisasi, menyelaraskan program kerja dengan RKPD, memperkuat peran TPAKD Provinsi Sulawesi Utara sebagai koordinator wilayah, serta melakukan pelaporan melalui platform SITPAKD.
Kelompok masyarakat di daerah 3T, termasuk petani, nelayan, dan UMKM, menjadi sasaran penting dalam perluasan akses dan literasi keuangan.
Tantangan Akses di Wilayah Kepulauan
Kondisi geografis Sitaro menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas layanan keuangan.
Masyarakat tersebar di Pulau Siau, Tagulandang, dan Biaro. Jarak serta konektivitas antarpulau membuat akses terhadap layanan keuangan formal tidak selalu mudah.
Karena itu, perluasan agen Laku Pandai dan layanan perbankan digital menjadi salah satu opsi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Transaksi melalui QRIS juga dapat menjadi bagian dari perluasan inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM yang mulai masuk ke transaksi digital.
Namun, perluasan akses tersebut tetap perlu dibarengi literasi dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif.
Pada akhirnya, tantangan TPAKD di Sitaro bukan sekadar bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kredit. Yang lebih penting adalah memastikan pembiayaan tersebut benar-benar masuk ke kegiatan produktif, terhubung dengan pasar, dan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. (Red)
